TANAH BERSERTIPIKAT vs SERTIPIKAT TAK BERTANAH

Legalisasi aset, atau sertipikasi adalah program yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah melalui lembaga BPN RI. Dengan tersertipikasinya setiap jengkal tanah yang menjadi domain dari BPN, maka kepastian hukum akan terwujud di bidang kepemilikan tanah. Oleh karena itu berbagai program dilakukan, baik itu program pemerintah lewat APBN, APBD, maupun swadaya rajin digalakkan.

Namun apa daya bila program itu kurang berkwalitas. Bank Dunia memberi bantuan program dari mulai LAP ( Land Administratiron Project) phase I dan phase II atau kemudian di sebut dengan LMPDP ( Land Management and Policy Development Program) dari sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2008. Ada lebih dari 3 juta bidag telah disertipikatkan lewat program berbantuan Bank Dunia ini. Ada banyak pembelajaran, ada banyak kemajuan dibuat, baik dari sisi administrasi, hukum, manajemen dan teknologi. Agar lebih berkwalitas pendaftaran tanah dan pemberian hak di Indonesia (Between Land Registration and Land Titling).

Namun masih sering ada keluhan di daerah-daerah, terutama di daerah yang kurang pengawasannya. Di daerah yang jauh dari pantauan pusat maupun wilayah. Ada banyak sertipikat, namun sering pemiliknya tidak mengetahui dimana tanahnya. Ada banyak tanah namun belum ada kejelasannya, siapa pemiliknya. Ada banyak surat tanah yang dikeluarkan ( misalnya SKPT di Sulteng) namun juga tidak tahu dimana lokasinya. Ada banyak tanah yang mungkin “terbengkalai” secara teknis namun dikuasasi oleh lembaga atau apapun nanamanya. Selain sertipikat tak bertanah, ada banyak surat tak bertanah. Sehingga disebut “surat mencari tanah” dan berbeda denga “tanah mencari surat”. Ada perbedaan yang menyolok antara legalisasi semu dengan legalisasi yang riil. Ada banyak data, namun perlu di beli “link” nya agar menjadi satu sumber data yang akurat , terpercaya dan legal. Semua itu bisa menjadi pemicu “sengketa” bila tidak dikelaola dengan baik.

Pemakaian teknologi sudah banyak ragamnya dalam adminstrasi pertanahan, penerapan kebijakan, aturan juga sudah banyak, namun masih menyisakan berbagai kendala. Menuju pertanahan yang berkwalitas sudah lama didengungkan, ada SOP, ada Kontrol kwalitas, ada ISO dan ada pengawasan, pengawasan melekat, ada government watch, dll yang sudah memberi arah di jalur yang benar, tetapi masih saja ada celah untuk tidak masuk “rel”.

Saya kira, penataan kembali butuh kontemplasi, butuh re-evaluasi, mulai dari SDM, Peraturan perundang-undangan, teknologi dan agenda pertanahan yang jelas dalam BGHN. Harus ada visi jelas dari pemerintah mengenai pertanahan agar dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan bangsa.

MARI KITA MULAI….BERSAMA KITA BISA

Tolitoli, Juni 2012

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s