ANTISIPASI TIMBULNYA MASALAH OLEH PETUGAS PERTANAHAN DI DAERAH

Cegah dini atau  early warning, sering diungkapkan untuk mengantisipasi setiap hal-hal yang mungkin terjadi. Dalam antisipasi tersebut dipersiapkan berbagai alat baik infrastruktur maupun suprastruktur kegiatan. Dan disusun strategi bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki. Layaknya permainan catur atau strategi berperang. Segala-galanya harus terukur dan dipersiapkan sematang mungkin, agar tidak ada celah yang merugikan. Atau layaknya sebuah pertandingan bola, yang disusun adalah strategi, agar tidak ada tercipta gol di kandang sendiri tetapi gol di pihak lawan.

Gol atau Goal adalah tujuan. Tujuan pengelolaan pertanahan sudah dirumuskan, visi, misi, agenda,  semboyan, prinsip-prinsip, dan praksis. Program jangka pendek, jangka panjang sudah didesain. Itu semua adalah “guidance” ibarat suluh di kegelapan, tongkat di jalan licin. Sebagai landasan bepikir, berpijak dalam mengelola pertanahan. Sudah lebih dari 700 an peraturan perundang-undangan di buat sebagai alat untuk melaksanakan pengelolaan pertanahan, meski di sana sini perlu penyempurnaan.

Sebagai insan pertanahan, yang sudah besar di lingkungan pertanahan, sebagai mahluk Tuhan dan punya keimanan dan ketakwaan, insan pertanahan adalah “pelayan” demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui layanan pertanahan. Di tiap kabupaten dan kota ada institusi pertanahan, di tiap provinsi ada yang dapat menjadi lembaga yang dekat dengan masyarakat.

Kemudian, kok masih ada muncul masalah pertanahan? Ah, sedikit kok, cuma ribuan saja…Maaf kawan, itu hanya sebatas gunung es, kita tidak tahu sebesar apa di bawahnya yang tidak kelihatan. Apakah tidak cukup pranatanya? tidak cukup entity nya? kok gol nya bobol di kandang sendiri? kok Goal nya ke masyarakat gak terasa khususnya penyelesaian masalah? Lho ada apa?

Seperti disebut di atas, perlu strategi dalam antisipasi, atau early warning. Perlu review atau berbagai kekuatan yang kita punya, kita analisis. Mungkin secara sederhana dengan analisis SWOT.  Analisis ini terkadang bikin sewot sebagian orang, karena akan membuka hal-hal yang “tidak disukai” orang yang punya “interest”. Ide ini pun mungkin banyak tidak disukai, but in fact, we must change. People need changes.

Apakah antisipasinya oleh petugas ? Ada 7 komitmen yang harus dibuat dan dijadikan pedoman dalam melayani masyarakat yaitu :

  1. Menahan diri. Menahan diri dari hawa nafsu egois dalam suatu pekerjaan. Kita adalah tim, insan pertanahan adalah tim pelayan. Pertanahan bukan entitas politik. WE ARE A CIVIL SERVANT.
  2. DO THE RIGHT THINGS, NOT DO THINGS RIGHT. Lakukan hal yang benar, bukan melakukan sesuatu dengan “baik”. Melakukan hal dengan “baik” terkesan “diatur” dan “negatif”, it’s sounds a collusion.  DO THE RIHT THING IS A STRATEGY, BUT DO THINGS RIGHT IS A TACTICS.
  3. Nilai tambah. Petugas harus memahami betul apa konsep nilai tambah. Dasar strategi ini akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi. Jika janji pelayanan 7 hari dan diselesaikan 5 hari, pasti akan memperoleh nilai tambah. Penghargaan akan datang dengan sendirinya yang mengubah citra.
  4. Kejujuran. Kejujuran dalam memberi informasi, tanggung jawab akan tugasnya  adalah hal yang paling diimpikan oleh pemohon. Kejujuran sudah menyelesaikan hampir 95 % dari masalah.
  5. Profesionalitas. Apa definisi profesional pelayanan pertanahan? Sangat gampang, intinya dalah 3, Mau, Tahu, dan Bertanggungjawab. ( Lihat artikel BPN Profesional di blog ini). Mau melaksanakan tugas, tau apa yang dilakukan dan tanggungjawab atas apa yang dikerjakan.
  6. Pelayanan yang tulus. Customer oriented, customer harus dibuat nyaman akan haknya, nyaman akan urusannya dan jelas diketahui apa yang dihadapinya. Pelayan harus mengedepankan layanan tulus dan bukan fulus yang terdepan. Karena hanya tiga hal yang diinginkan oleh customer yaitu apa syarat, berapa lama di proses dan berapa biaya.
  7. Menghargai. Sebagai lembaga terhormat, kita harus membuat BPN RI terhormat karena kita adalah orang terhormat. Mari kita hormati peraturan, baik di daerah dan nasional, kita jaga keseimbangan dan harmonisasi di dalam koridor hukum. Jangan ada unsur pemaksaan kehendak. Jika ada unsur pemaksaan kehendak baik secara halus ataupun kasar, sudah pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Tujuh komitmen itu, mudah-mudahan menjadi dasar awal untuk mencegah adanya persoalan yang akan timbul di kemudian hari atau di depan mata. dan memang harus di dengungkan terus menerus, karena wajah BPN RI ada di pelayan terdepan di daerah sebagai garda utama pelayanan. Mari mempercantik diri, memoles diri, memberi pelayanan dengan tulus, terhormat, dapat dibanggakan. Jangan kita perjelek diri kita sehingga hanya mendapat caci maki dan sumpah serapah. Lakukan dengan rendah hati dan bijaksana.

SEMOGA…….

Tolitoli Juni 2012

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s