MENGAPA MASALAH PERTANAHAN SULIT TERSELESAIKAN?

Pertanyaan tersebut di atas, bagi awam da khalayak publik  adalah hal yang paling umum dipertanyakan. Apalagi masyarakat yang terkait dengan masalah pertanahan atau yang menjadi victim (korban). Berbagai publikasi masalah pertanahan sudah banyak terbit, sebut saja buku “Viktimisasi Kejahatan Pertanahan” ( DR. Muhadar , MSi, Laksbang, Yogyakarta 2006) bahwa permaslahan pertanahan sungguh-sungguh membawa korban dan kalau diklasifikasikan  tipe viktimisasai tersebut adalah akibat dari :

  1. Perampasan tanah dengan penggusuran/pembongkaran
  2. Perampasan tanah tanpa ganti rugi yang layak.
  3. Perampasan tanah tanpa ada gantinya.
  4. Penyitaan tanah dengan klaim sepihak.
  5. Perampasan tanaha dengan pembludoseran.
  6. Perampasan tanah dengan pematokan/pemagaran.
  7. Perampasan tanah dengan intimidasi.
  8. Perampasan tanah dengan pengingkaran perjanjian.
  9. Perampasan tanah dengan perusakan hak milik.
  10. Penyitaan tanaha dengan terbitnya sertipikat baru.
  11. Perampasan tanah denga pengusiranpaksa.
  12. Penyitaan tanah dengan bangunan.
  13. Penyitaan tanah dengan pe”nol”kan sertipikat.
  14. Penyitaan tanah dengan pencabutan hak garap.
  15. Penyitaan tanah dengan perubahan status hak pemilik.
  16. Perampasan tanah dengan pembakaran.

Dari semua tipe viktimisasi tersebut, mayoritas dengan kekerasan dan  pemaksaan yang tentu dengan bekal “kekuasaan” dan atau adanya “jalan” atau “dokumen” yang mungkin “dibuat” sebagai dasar perampasan.  Aktor di belakang itu “bisa jadi”   individu, kelompok, atau pemerintah mulai dari desa/kelurahan/ kecamatan/ pemda, bahkan “mungkin” pihak pertanahan sendiri. Jika ditelisik lebih lanjut mengenai perbuatan kekerasan dan pemaksaan itu sesungguhnya muncul atau  berasal dari perbuatan :

  • pemalsuan surat atau keterangan palsu,
  • Pemerasan/ancaman,
  • Penyerobotan dengan kekerasan, dan
  • Penggelapan tanah (stellionnbat)

Sehingga terjadi banyak kerugian materi, mental, sosial dan juga harapan hidup yang bisa merenggut banyak korban, semisal kasus Mesuji dan kasus lainnya yang sudah sering terdengar. Lalu kemudian, pertanyaannya kenapa hal ini sering terjadi? ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pengelolaan pertanahan di negeri ini? apakah adakah yang perlu di “reform”? Berbagai aturan sudah banyak terbit, sudah ada yang mengatur, apakah belum cukup? atau aturan tersebut mungkin tidak tegas atau “berpihak” bukan pada kepentingan masyarakat? Atau seperti disinyalir banyak peraturan yang tidak harmonis, bersinggungan atau saling bertentangan?  Perlu refleksi dan kontemplasi, mereview berbagai peraturan dengan duduk bersama dari pusat dan daerah.

Menjawab Reformasi tadi, Ya, so pasti sangat perlu ; perlu reform hukum pertanahan, administrasi, teknologi, sdm, manajemen, biaya (budget) dan sebagainya. Reformasi total dari berbagai sisi sangat penting, jika inginkan perubahan mendasar. Apakah kita sanggup melakukannya? SANGGUP, sepanjang komitmen bersama tumbuh, dan  ada agenda yang jelas untuk melakukan perubahan. Sehingga untuk menjawab apakah sulit mengatasi permasalahan tanah , dapat secara gradual diselesaikan dengan berbagai reformasi seperti yang disebut di atas. Sesungguhnya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Semua tergantung niat, ketulusan, kemauan dan tidak ada kepentingan mencari keuntungan individu, kelompok atau kepentingan kekuasaan, tetapi kepentingan bangsa diutamakan.  SEMOGA.

Tolitoli Juni 2012

This slideshow requires JavaScript.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s