MENCARI AKAR PERMASALAHAN TANAH, SENGKETA DAN KONFLIK dan PENYELESAIANNYA

(Tulisan ini dibuat dari pengalaman sebagai Kepala Kantor dalam merefleksikan permasalahan pertanahan yang muncul di daerah)

Permasalahan Tanah di Indonesia umumnya amat sulit diselesaikan dalam waktu yang cepat. Mengapa sangat sulit? Ada beberapa faktor yang membuatnya menjadi sulit dan memakan waktu yang panjang. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilihat dari asal muasal permasalahan tersebut. Secara sederhana asal muasal permasalahan tanah tanah dari histori atau waktunya bersumber dari :

  1. Permasalahan lama yang tak pernah tuntas dan berakibat semakin lama semakin tidak jelas. ( Permasalahan yang di “peti es” kan)
  2. Permasalahan yang tidak pernah diketahui tetapi berpotensi meledak meski secara administrasi sudah di legalkan.
  3. Permasalahan yang timbul pada saat sekarang.

Permasalahan yang tak kunjung usai dapat dilakukan dengan mengurai permasalahan melalui mediasi dan gelar perkara. Dalam prakteknya, hal ini jelas memakan waktu yang relatif lama  dan biaya yang tidak sedikit. Mediasi adalah jalan yang sangat populer dipilih saat ini agar ada pendekatan sosiologis kultural yang dikedepankan dengan mengajak berbagai tokoh agama atau tokoh masyarakat misalnya,  bila konteks permasalahannya sudah melibatkan banyak orang atau sudah meluas. Dalam konteks permasalahan sengketa batas meski sangat kecil sekalipun permasalahannya, ketika sudah mengenai harga diri dan martabat, pendekatan sosiologis kultural dengan mediasi adalah cara yang ampuh, karena pengadilan bukan segala-galanya. Namun disaat sudah menyentuh tindak pidana, misalnya penggelapan, pemalsuan dan penipuan, penyerobotan adalah ranah hukum yang harus dibawa ke pengadilan. Untuk pengadilan, memang ada berbagai ide agar dibentuk peradilan agraria sama seperti adanya  peradilan pajak, atau setidaknya peradilan Adhoc Agraria. Mungkin ide ini bisa menjadi solusi, namun butuh tenaga dan biaya yang tidak sedikit pula.

SUMBER-SUMBER POTENSI MASALAH DAN SENGKETA

Sumber sengketa yang mungkin dominan selama ini yang dihadapi di daerah adalah sebagai berikut :

  1. Sumber data yang minim. Sering dilakukannya penambahan data baik disengaja maupun tidak sengaja oleh berbagai pihak.
  2. Itikad yang tidak baik dari pemohon/ customer dalam mengajukan hak atas tanah.
  3. Adanya kesengajaan baik dari pihak pemohon,     bahkan pelayan itu sendiri untuk memperoleh manfaat sesaat.
  4. Rendahnya kesadaran dari berbagai pihak apakah itu masyarakat, perorangan, pemerointah daerah mulaia dari desa/kelurahan sampai pada pemerintah daerah dalam menata manajemen pertanahan yang baik.
  5. Mengalirnya trend KKN ke daerah, sehingga muncul berbagai penyimpangan yang  dianggap lumrah.
  6. Adanya unsur pemaksaan kehendak dengan mengedepankan perubahan dan keterbukaan sehingga tidak jarang yang terjadi bukan “right” or “wrong” tetapi “win” or “loose” dalam masyarakat, sehingga menimbulkan tindakan anarkis, demo dan bahkan ancaman.
  7. Adanya niat buruk dari pelayan itu sendiri yang sengaja melakukan tindakan tidak terpuji sebagai pelayan yang prima, jujur dan terbuka.
  8. Mekanisme pelayanan yang terlalu sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga terkadang kantor seperti “pasar”, bukan pelayanan/ services.

Dari berbagai hal tersrebut di atas, upaya mengurangi adanya sengketa, permasalahan dan konflik ada beberapa strategi yang harus dilakukan misalnya  :

A. PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTUKTUR ADMINISTRASI PERTANAHAN.

  1. Melakukan reformasi teknologi pemetaan untuk merekonstruksi ulang data-data pemilikan tanah.
  2. Melakukan sensus pemilikan tanah baik perorangan, Badan Hukum, instansi pemerintah dan masyarakat adat (komunal).
  3. Melakukan reformasi hukum dan administrasi pertanahan.
  4. Melakukan reformasi administrasi pertanahan.

B. PERBAIKAN MANAJEMEN SDM PERTANAHAN YANG LEBIH BAIK :

  1. Melakukan rotasi pejabat  dan staf di tingkat pelaksana ( Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah) secara tertib dan terjadual sesuai kelas kantor.
  2. Melakukan peningkatan kemampuan pelaksana di daerah dengan melakukan diklat minimal 2 kali se tahun setiap orang.
  3. Melakukan penambahan jumlah pegawai yang sesuai dengan beban kerja.
  4. Melakukan pengurangan SDM asli daerah seminimal mungkin dalam satu kantor.
  5. Meningkatkan profesionalisme pegawai.
C. PERBAIKAN PENGGAJIAN ( REMUNERASI)
Remunerasi sering dianggap tidak serta merta menaikkan profesionalitas PNS, karena berbagai tindakan yang tidak terpuji di beberapa instansi oleh oknum masih sering di publikasikan. Namun saya kira mungkin berbeda dengan SDM pertanahan, dimana jiwa dan semangat reforma agraria sudah semakin besar di tubuh insan BPN RI.
Demikian beberapa pokok-pokok pikiran yang sederhana yang mungkin sama dengan yang dipikirkan oleh banyak orang. Yang paling penting adalah komitmen menuju PERUBAHAN dan PERBAIKAN harus dikedepankan di setiap jajaran BPN RI, dan saling terbuka dan jujur mau mengubah negeri ini, melalui pelayanan pertanahan.
SEMOGA
(Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli)

Image

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s