Diklat Pemberdayaan Masyarakat

Bertempat di Bogor, sejak tanggal 12 s/d 24 Juni 2008 telah diselenggarakan kegiatan pendidikan danpelatihan pemberdayaan masyarakat. Diklat ini dihadiri dari perwakilan 33 provinsi se-Indonesia yaitu para Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Provinsi. Pelatihan ini memfokuskan pada penyatuan persepsi dalam kegiatan pemberdayaan di bidang pertanahan di kantor-kantor pertanahan.

Penyelenggaraan diklat ini sebelumnya diawali dari penyusunan Kurikulum, telah dilaksanakan pada tahun 2007 yang lalu dengan mengundang para akademisi yang sesuai dengan bidangnya, ditambah masukan dari para pelaku pemberdayaan masyarakat dari berbagai instansi pusat dan daerah, serta jajaran Pusat Pendidikan dan Latihan serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan. Perlu 2 tahun agar diklat semacam ini dapat terwujud.

Pendidikan dan Pelatihan ini memang didesain pertama sekali untuk kepentingan para Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kepala Subseksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan yang merupakan ujung tombak pelaksana tugas pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagaimana kita ketahui bahwa Seksi dan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unit kerja baru pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, sehingga dirasa perlu ada penyamaan persepsi sekaligus konsolidasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk lebih meningkatkan kapasitas para pelaksana tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di daerah dan pusat.

Kesan dari peserta setelah memperoleh pelatihan diantaranya :

1. Pelatihan ini hendaknya dibuat berkesinambungan dan tidak hanya sebatas di Kanwil saja, tetapai sampai kepada kantah bahkan sampai kepada staf.

2. Sebaiknya pelatihan ini dibuat secara regional agar dapat cepat mengantisipasi kegiatan-kegiatan besar pertanahan seperti Reforma Agraria.

3. Pelatihan yang lebih spesifik sangat diharapkan, seperti pelatihan pendampongan masyarakat, fasilitasi masyarakat, dan pembinaan masyarakat.

4. Agar Perencanaan Pusat dapat mengalokasikan biaya untuk diklat ini, karena pemberdayaan masyarakat sangat tepat untuk dilaksanakan pada kegiatan pertanahan kedepan.

Makmur Siboro

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s