PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN

Pemberdayaan Masyarakat di bidang pertanahan di Indonesia sebenarnya bukanlah  paradigma baru dalam pengelolaan pertanahan.  Setidaknya  pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan sejak adanya kegiatan Landreform di Indonesia ini di awal tahun 1960 yang kurang lebih sama umurnya dengan kelahiran UUPA. Pemerintah sejak awal bahkan sudah sangat concern terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya petani melalui kegiatan yang sering juga disebut dengan Reforma Agraria.

Kini, setelah mengalami beberapa kali perubahan organisasi, dalam kurun waktu 46 tahun, fokus terhadap masyarakat secara luas khususnya dalam mengupayakan peningkatan kesejahtaraan rakyat sebagaimana disebut dalam tujuan pembangunan negara Indonesia ini, kelembagaan yang menangani Reforma Agraria dalam hal ini BPN RI sungguh-sunguh serius memberi perhatiannya melalui berbagai kegiatan yang tentunya melibatkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi.

KEmudian dalam struktur organisasi BPN, pemberdayaan sudah di akomodir, sehingga unit kerja pemberdayaan masyarakat sudah ada di tingkat Kabupaten dan Kota dan Provinsi.

Perhatian yang serius dari pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat ini tidak semata hanya diimplementasikan dengan pembentukan pada unit kerja dan penyediaan anggaran saja di berbagai instansi, namun juga secara nasional diberi perhatian khusus dalam berbagai kegiatan yang tergabung dalam wadah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) yang dikoordinaskan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Suatu hal yang menarik, tidak hanya setiap instansi yang dapat melakukan PNPM, namun perusahaan juga dapat memberi peran dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility).  Berbagai perusahan nasional juga turut memberikan sumbangsihnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga life expectancy -nya meningkat secara gradual.  Perusahaan juga dapat berperan aktif dalam memberikan bantuan programnya melalui bidang pertanahan melalui berbagai kerja sama baik secara nasional maupun regional dalam bentuk pemerian akses, fasiltasi dan sertipikasi tanah.

Kebayoran 10 Juni 2008

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s